Tingkatkan Akuntabilitas, Kemenkum Sulbar Perkuat SPIP Terintegrasi

Mamuju, IndigoNews | Upaya memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat terus dipacu.

Sebagai langkah nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, jajaran kantor wilayah menyelenggarakan Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026, Rabu (15/4/2026).

Kepala Kantor Wilayah, Saefur Rochim, menggarisbawahi bahwa implementasi SPIP bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen vital untuk memastikan efektivitas kerja.

“Kami berkomitmen penuh untuk menjaga agar setiap proses birokrasi berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan SPIP adalah kunci bagi organisasi dalam mencapai standar pelayanan publik yang bermutu,” tutur Saefur.

Agenda yang berlangsung di Ruang Rapat Seno Adji ini dilaksanakan secara virtual, menghubungkan Tim Satuan Tugas (Satgas) SPIP kantor wilayah dengan Tim Penilai dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal serta Inspektorat Wilayah V.

Dalam sesi tersebut, Kepala Bagian Umum menekankan pentingnya sinergi antarbagian agar hasil penilaian tahun ini mencapai target maksimal.

Hal ini diharapkan mampu mendongkrak skor maturitas SPIP Kementerian Hukum di tingkat nasional secara signifikan.

Beberapa sasaran utama dari evaluasi mandiri ini meliputi:

Pemetaan Performa: Mengukur sejauh mana sistem pengendalian internal telah diimplementasikan.

Analisis Gap: Menemukan titik lemah serta keunggulan dalam proses kerja yang ada.

Rencana Aksi: Merumuskan strategi perbaikan untuk menaikkan level maturitas organisasi ke tahap yang lebih tinggi.

Hasil tinjauan sementara menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulbar telah menjalankan sistem kendali terintegrasi dengan cukup solid.

Namun, tim penilai mencatat perlunya penyelarasan beberapa data dukung agar sesuai dengan standar kriteria terbaru.

Melalui evaluasi berkala ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan posisinya dalam membangun fondasi organisasi yang akuntabel demi mendukung pencapaian visi kementerian secara menyeluruh.