Halal Talks 2026, Kemenkum Sulbar Dorong Legalitas UMKM

Mamuju,  IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menghadiri kegiatan Halal Talks 2026: Tingkatkan Omzet dan Branding Usaha dengan Sertifikat Halal yang digelar di Aula Kampus II Universitas Muhammadiyah Mamuju, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi berbagai instansi, mulai dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kementerian Agama, perguruan tinggi, hingga lembaga pendukung lainnya, dalam rangka memperkuat ekosistem usaha halal di daerah.

Menanggapi pelaksanaan kegiatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa partisipasi Kanwil dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan legalitas usaha dan peningkatan daya saing pelaku UMKM.

“Hal ini sebagai upaya mendorong pelaku usaha agar memiliki legalitas yang kuat sekaligus mampu meningkatkan daya saing melalui sertifikasi halal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

“Hal ini sebagai bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, sehingga mampu berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah,” sambungnya

Kehadiran Bidang Pelayanan AHU dalam kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, bersama jajaran.

Partisipasi ini sekaligus menjadi sarana edukasi bagi pelaku usaha terkait pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai urgensi sertifikasi halal, proses pengajuan, strategi branding usaha, serta pentingnya pembentukan badan hukum seperti Perseroan Perorangan.

“Legalitas usaha dinilai memberikan berbagai manfaat, termasuk kemudahan akses pembiayaan, perluasan jaringan usaha, serta peningkatan profesionalitas pengelolaan bisnis,” ujar Saefur Rochim

Selain itu, tim AHU juga memberikan layanan konsultasi langsung kepada pelaku usaha, khususnya terkait tata cara pendirian Perseroan Perorangan melalui sistem administrasi hukum umum.

Pendampingan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha secara mudah dan tepat.