Kemenkum Sulbar Tingkatkan Kapasitas Paralegal Posbankum Desa

Mamuju Tengah, IndigoNews| Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus mendorong pelaksanaan penyuluhan hukum serta penyaluran bantuan hukum secara cuma-cuma melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) bagi masyarakat kurang mampu, sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah, termasuk dengan jajaran Polres Mamuju Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak menjadi langkah penting dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Menurutnya, sinergi antar lembaga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan hukum sekaligus memastikan negara benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujar Saefur Rochim.

Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, tim Kanwil Kemenkum Sulbar melaksanakan kegiatan inventarisasi permasalahan hukum di wilayah hukum Polres Mamuju Tengah.

Kegiatan koordinasi tersebut diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah, Muhammad Rifin.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo, yang memimpin kegiatan menjelaskan bahwa inventarisasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam merancang program pembinaan hukum serta kegiatan penyuluhan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang ada sehingga program pembinaan dan penyuluhan hukum dapat disusun secara lebih terarah,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan aparat penegak hukum di daerah.

“Diharapkan koordinasi ini dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sehingga upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” tambahnya.