Kemenkum Sulbar Perluas Akses Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

​Mamuju, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat memantapkan langkah dalam memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah. Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi internal yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Rabu (21/1/2026).

​Pertemuan tersebut merupakan respons cepat atas delapan arahan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pasca-Rapat Pengendalian Kinerja Semester II. Fokus utama koordinasi ini adalah menyinkronkan kebijakan nasional dengan langkah konkret di daerah, khususnya pada penguatan ekonomi lokal melalui perlindungan hukum KI yang terukur.

​Dalam arahannya, Saefur Rochim menyoroti pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, terutama dalam mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) terkait Kekayaan Intelektual.

​”Kita perlu melakukan pemetaan mendalam terhadap potensi KI di Sulawesi Barat agar mampu menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi lintas sektor sangat krusial agar kehadiran program kami benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ujar Saefur.

​Ia juga memerintahkan jajaran untuk menyusun skema kerja yang sistematis, mencakup identifikasi produk potensial untuk Merek Kolektif serta edukasi mengenai Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM).

​Mendukung arahan tersebut, Kadiv Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, membeberkan sejumlah program taktis yang siap dijalankan. Mulai dari inisiasi pembentukan Sentra KI di kampus-kampus melalui skema PKS, hingga kerja sama dengan Dinas Koperasi untuk memperkuat posisi Merek Kolektif milik UMKM lokal.
​

“Tujuan kami adalah memberikan kemudahan akses bagi setiap kreator dan pengusaha di Sulbar untuk mengamankan hak cipta mereka,” kata Hidayat.

​Pada kesempatan yang sama, Kabid Kekayaan Intelektual, Juani, mengungkapkan bahwa progres di lapangan menunjukkan tren positif. Saat ini, Klinik KI telah hadir di dua perguruan tinggi di Sulbar. Tim juga tengah memproses pendaftaran untuk lima potensi Indikasi Geografis unggulan daerah.

​Menutup rangkaian rencana aksi, Kanwil Kemenkum Sulbar dijadwalkan akan menggelar edukasi publik di Anjungan Manakarra guna memperluas jangkauan layanan. Seluruh agenda ini ditargetkan rampung sebelum batas Maksimum Pencairan (MP) demi memastikan target kinerja tahun 2026 tercapai secara maksimal.

​Langkah masif ini menjadi bukti komitmen Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dalam melindungi inovasi lokal sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi berbasis kreativitas di Bumi Manakarra.