Kasus Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Sulbar, Menunggu Pengembalian Kerugian Negara

MAMUJU, Indigonews | Kasus rasuah perjalanan dinas fiktif DPRD Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ) yang kini masih bergulir di Direktorat Kriminal Khusus ( Krimsus ) Polda Sulbar, sampai saat ini masih menjadi perhatian publik.

Adanya bentuk perhatian publik karena kasus ini menyangkut pengelolaan anggaran Negara.  Akhir – akhir ini, sejumlah massa terus menyuarakan agar aparat penegak hukum (APH ), agar benar – benar mengusut tuntas laporan warga terkait dugaan tindak pidana korupsi di Sulbar khususnya dugaan kasus SPPD Fiktif DPRD Sulbar.

Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Publik berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan pelaku korupsi dapat diberikan sanksi yang sesuai.

Permintaan tersebut menunjukkan keinginan untuk memastikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Provinsi Sulbar, ditangani secara serius dan transparan oleh Ditkrimsus Polda Sulbar.

Terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif ini, Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol. Slamet Wahyudi kepada indigonews.co.id mengaku bahwa sejauh ini penyidik masih mendalaminya dengan memanggil sejumlah saksi salah satunya adalah Sekwan DPRD Sulbar.

“ Sampai saat ini setelah masuk laporan itu, kasus ini masih ditangani ya. Kalau dibilang ditangani ya ditangani, itu sudah dilakukan pemangilan Empat orang saksi termasuk pak Sekwannya di panggil melalui surat, tapi sampai saat ini belum memenuhi undangan penyidik, “ terangnya.

Dia menjelaskan untuk saat ini, penyidik masih menunggu hasil klarifikasi ke pihak Inspektorat Sulbar, sebab kata dia, masih ada tenggang waktu pengembalian kerugian negara.

“ Kami masih menunggu hasil klarifikasi dari inspektorat karena masih ada tenggang waktu pengembalian kerugian itu. Misalnya jika waktunya habis dan belum juga ada pengembalian, tentu penanganan kasusnya lanjut lagi, “sebutnya.

Dengan penanganan yang serius, diharapkan kasus ini dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

Pewarta Indigonews : Wahyu Ananda