Eks Kader NasDem Sebut Proses Pemilihan Cawagub Sulbar Memalukan

Mamuju, IndigoNews | Proses pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sulawesi Barat mendapat kritik tajam dari eks kader partai Nasdem.

Langkah para elite politik dan partai pengusung yang dinilai saling memaksakan kepentingan dianggap mencederai kepercayaan publik serta mengabaikan persoalan mendasar yang tengah dihadapi masyarakat.

Kritik keras tersebut disampaikan oleh Nurdiansyah, eks kader Partai NasDem

Menurutnya, dinamika politik yang berkembang dalam penentuan figur Cawagub Sulbar saat ini sangat memprihatinkan karena mempertontonkan ambisi kekuasaan di hadapan publik.

Ia menilai elite politik dan partai-partai yang tergabung dalam koalisi justru mempertontonkan nilai-nilai kerakusan dalam kepemimpinan.

Hal ini memicu persepsi publik bahwa partai politik di Sulbar sangat haus akan kekuasaan, sehingga proses pemilihan yang seharusnya berjalan sesuai mekanisme, resmi menjadi terhenti akibat benturan kepentingan masing-masing partai.

“Menurut saya proses pemilihan cawagub di Sulbar ini memalukan. Kenapa saya katakan memalukan, karena para elite-elite politik yang ada di Sulbar ini, partai-partai yang berada dalam koalisi ini kemudian memunculkan ke masyarakat bahwa nilai-nilai kerakusan dalam kepemimpinan terlalu dimunculkan. Artinya, masyarakat sudah menilai sekarang bahwa partai-partai yang ada di Sulbar ini rakus oleh kekuasaan,” tegasnya.

“Sehingga proses-proses yang seharusnya sudah jalan sesuai mekanisme akhirnya terhenti karena masing-masing partai memiliki kepentingan dan memaksakan kepentingan. Akhirnya kemudian masyarakat yang korban, dan hal-hal seperti ini seharusnya tidak usah dimunculkan ke masyarakat karena akan menjadi sebuah pendapat bahwa tingkat kepercayaan partai yang dinilai masyarakat menjadi menurun,” lanjut Nurdiansyah.

Menurutnya, partai yang seharusnya hadir sebagai penyerap dan pemenuh aspirasi rakyat justru terjebak dalam ruang perebutan kekuasaan semata. Keinginan setiap partai dalam koalisi untuk mengakomodasi kadernya dinilai telah melampaui batas hingga berujung pada pemaksaan kehendak.

“Nah seharusnya partai-partai ini menjadi lembaga yang mewakili kepentingan aspirasi masyarakat, justru bermain pada wilayah-wilayah yang kemudian dianggap bahwa ini bagian dari pada proses yang merujuk pada haus kekuasaan. Tentu dalam koalisi itu masing-masing partai menginginkan kemudian kadernya menjadi wakil gubernur, tetapi ada beberapa partai kemudian saya melihat ada proses pemaksaan, memaksakan kehendak untuk kepentingan-kepentingan partainya menjadi terakomodir,” jelasnya.

Perdebatan sengit ini juga dinilai memenuhi ruang publik dan media sosial, di mana publik menyaksikan saling tuduh antarpartai pengusung—seperti Demokrat, NasDem, PKS, dan partai koalisi lainnya—yang masing-masing bersikeras mendorong kader sendiri.

“Coba lihat perdebatan di media sosial, ada yang mengatakan Partai Demokrat terlalu haus kekuasaan, kemudian ada juga yang mengatakan Nasdem menjadi partai yang betul-betul menginginkan kadernya masuk, PKS juga seperti itu dan partai-partai pengusung yang lain,” paparnya.

Nurdiansyah menyayangkan isu pemilihan wakil gubernur ini terus menjadi perbincangan utama selama hampir satu tahun, sementara persoalan-persoalan yang jauh lebih mendesak di masyarakat justru terabaikan.

“Menurut saya proses pemilihan penentuan cawagub Sulbar ini sudah berjalan hampir satu tahun. Kita buka media sosial itu saja yang muncul, pemilihan cawagub Sulbar itu terus yang muncul. Sementara ada hal-hal yang urgent sebenarnya yang terjadi di masyarakat yang perlu dikawal oleh anggota DPRD, perlu dikawal oleh partai-partai untuk memastikan bahwa tidak terjadi polarisasi di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu urgen yang dinilai luput dari pengawasan adalah polarisasi masyarakat terkait isu rencana pembangunan tambang Logam Tanah Jarang (LTJ) di wilayah Tapalang.

Nurdiansyah menegaskan bahwa persoalan tersebut membutuhkan pengawalan serius dari anggota DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencegah potensi konflik sosial.

“Ada hal-hal yang urgent yang terjadi di masyarakat, ini kan sekarang masyarakat terpolarisasi terhadap isu-isu tambang Logam Tanah Jarang (LTJ). Nah sekarang masyarakat itu terpolarisasi, justru itu yang kemudian penting dikawal oleh anggota DPRD, jangan justru bermain pada wilayah-wilayah yang menurut saya ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat,” ucapnya.

“Seharusnya anggota DPRD sekarang ini melihat, mengawasi, memantau bagaimana polarisasi yang terjadi di masyarakat ini. Karena jika tidak ditangani dengan serius maka bisa terjadi konflik di masyarakat terkait dengan munculnya pembangunan LTJ di wilayah Tapalang,” tambah Nurdiansyah.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada langkah nyata maupun pernyataan dari anggota DPRD dan Pemprov Sulbar terkait perdebatan LTJ di Tapalang. Sikap pembiaran dari para wakil rakyat dan pemerintah daerah ini dikhawatirkan dapat memicu konflik yang lebih besar jika tidak segera ditangani secara langsung di lapangan.

“Ada hal yang lebih penting perlu dikawal oleh anggota DPRD. Ini kan kita lihat sekarang adanya pembangunan LTJ tak satupun anggota DPRD yang berkomentar tentang itu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga diam terhadap persoalan ini, membiarkan masyarakat ini larut dalam perdebatan-perdebatan ini dan menurut saya ujung-ujungnya akan memunculkan konflik yang besar kalau pemerintah dan anggota DPRD tidak turun langsung menangani persoalan ini,” pungkasnya.

Pewarta IndigoNews: SRW