Kemenkum Sulbar: Negara Hadir Beri Akses Keadilan Masyarakat

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Menurutnya, layanan bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin hak-hak masyarakat, khususnya bagi kelompok kurang mampu dan rentan.

Hal itu disampaikan Kakanwil menanggapi konsultasi hukum dan koordinasi yang dilakukan masyarakat bersama Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Rabu (3/6/2026).

Saefur Rochim menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemberi bantuan hukum menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat.

Ia berharap masyarakat yang menghadapi persoalan hukum tidak ragu memanfaatkan layanan bantuan hukum yang telah disediakan negara.

“Layanan bantuan hukum merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak, kami berkomitmen memastikan masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan hukum yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Kemenkum Sulbar menerima konsultasi hukum dari masyarakat terkait permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat turut melakukan koordinasi mengenai kebutuhan akses bantuan hukum bagi masyarakat yang memerlukan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan hukum.

Pada kesempatan itu, berbagai informasi dan kondisi masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum disampaikan sebagai bagian dari upaya memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam giat tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar menyampaikan mekanisme, persyaratan, serta prosedur untuk memperoleh layanan bantuan hukum melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum. Penjelasan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum yang tersedia.

Melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukumnya sekaligus memperkuat akses terhadap layanan bantuan hukum yang mudah, cepat, dan tepat sasaran.