Kemenkum Sulbar Harap Analis Kebijakan Beri Solusi Bermanfaat Untuk Masyarakat 

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim menegaskan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, adaptif, dan tepat sasaran.

“Penyusunan kebijakan harus didasarkan pada data dan analisis yang tepat agar mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Karena itu, kemampuan analis kebijakan perlu terus diperkuat,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya

Terkait dengan hal itu, tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks: Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief sebagai Instrumen Strategis Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kanwil Sumatera Utara secara virtual, Selasa (25/5/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman para analis kebijakan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, guna menciptakan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

Analis kebijakan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen advokasi dalam mendorong pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data yang valid.

Pada kesempatan itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Andryan, menjelaskan pentingnya policy brief dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan informasi yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan sehingga seorang analis kebijakan harus mampu menyusun rekomendasi yang memuat konteks dan substansi permasalahan secara tepat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara RI, Tyas Wahyu Fadhila, menegaskan bahwa kebijakan tidak boleh disusun secara asal-asalan karena kebijakan yang buruk dapat menimbulkan dampak sistematis yang merugikan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa tugas analis kebijakan meliputi identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, hingga evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat berharap dapat terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman jajaran terkait analisis kebijakan dan penyusunan policy brief, sehingga mampu mendukung lahirnya kebijakan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.