Target Raih WTP, Kanwil Kemenkum Sulbar Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK

Mamuju, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Seno Adji, Jumat (6/2/2026).

Pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim, didampingi Kadiv Yankum Hidayat Yasin, bersama sejumlah koordinator dan jajaran, serta Kadiv P3H John Batara Manikallo yang hadir secara terpisah.

“Kegiatan ini mencakup Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Saefur Rochim.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Yusril Ihza Mahendra, selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menegaskan pentingnya menjaga konsistensi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar bersikap kooperatif, transparan, serta membuka akses data secara luas kepada tim pemeriksa BPK.

“Mengingatkan bahwa pasca-restrukturisasi organisasi, akuntabilitas keuangan harus tetap dijaga agar pertanggungjawaban keuangan tetap akurat di tengah masa transisi,” Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu, penggunaan APBN harus dilaksanakan secara transparan dan efisien sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Nyoman Adhi Suryadnyana, selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, menjelaskan bahwa fokus pemeriksaan BPK diarahkan pada penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta area berisiko tinggi, khususnya pengelolaan aset dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), guna menjamin kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Nyoman menegaskan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen kuat dari seluruh satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya secara tuntas, serta membangun kerja sama profesional dan transparan antara auditor dan auditee.

“Sinergi yang baik diharapkan mampu memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel dan berdampak positif terhadap kinerja kementerian,” ujar Nyoman Adhi.