BREAKING NEWS
Categories
  • Daerah
  • Hukrim
  • Majene
  • Mamasa
  • Mamuju
  • Mamuju Tengah
  • Nasional
  • Pasangkayu
  • Polewali Mandar
  • Politik
  • Pj Gubernur Sulbar Bisa Kendalikan Lajunya Inflasi

    Sep 26 2024

    Kendalikan Inflasi Berbasis Daulat Pangan, Mendagri Apresiasi Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.(F/Humas)

    SULBAR, indigonews | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin atas upaya penanganan Inflasi di Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu disampaikan Mendagri pada, Kamis 26 September 2024 saat Rakor Badan Pengendalian Inflasi yang diikuti oleh kepala BPS Sulawesi Barat beserta jajarannya.

    Kepala BPS Sulbar , Tina Wahyufitri menyampaikan, bahwa Mendagri mengapresiasi atas penyediaan data inflasi dari Sulbar bahkan saat menampilkan grafik pengendalian inflasi provinsi Sulbar masuk dalam 10 besar sebagai provinsi tingkat inflasinya yang selalu terkendali.

    “Sebab dengan penyediaan data inflasi itu pemerintah bisa memantau pengendaliannya agar tidak menjadi over seperti negara-negara lain,” ucapTina.

    Ia melanjutkan bahwa Menteri Tito menampilkan 10 provinsi dengan tingkat inflasi terkendali.

    “Salah satunya dibawah Sulbar. Bapak menteri berpesan kepada BPS agar selalu independen menjaga keakuratan datanya dan tidak diintervensi oleh siapapun,” tandasnya.

    Sementara itu Pj Bahtiar mengatakan, penanganan inflasi merupakan salah satu agenda prioritas di Provisi Sulawesi Barat. Berbagai program yang telah dijalankan dan terus mendorong upaya-upaya dalam rangka memberi kepastian kepada masyarakat terkait ketersediaan kebutuhan pangan.

    “Salah satu yang mesti kita upayakan seperti Bulog di Mamasa, ini yang perlu kita dorong untuk mengelola ketersediaan logistik pangan di Mamasa,” kata Bahtiar.

    Hal penting lainnya, adalah mewujudkan kedaulatan pangan, Menurutnya penting bagi setiap daerah di enam kabupaten mendorong sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kata Bahtiar daulat pangan menjadi kunci agar daerah dapat maju dan tak perlu lagi kuatir terhadap inflasi.

    Terkait upaya pengendalian inflasi di Sulbar, Pemprov telah melakukan intervensi berbagai sektor melalui sejumlah program, misalnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Suyuti Marzuki mengutarakan, terkendalinya inflasi di Sulbar tidak terlepas dari peran utama sektor kelautan dan perikanan.

    “Berdasarkan data yang kami himpun, intervensi sektor Kelautan dan Perikanan di bulan April dinilai berhasil menekan inflasi secara signifikan,” kata Suyuti.

    Suyuti mengutarakan, komoditas ikan seperti cakalang, layang, dan bandeng memberikan kontribusi yang paling besar dalam menurunkan inflasi. Sehingga sektor perikanan bukan hanya beriperan penting, tetapi dapat dikatakan sebagai penentu utama dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Barat.

    “Dengan intervensi yang tepat, kita berhasil mengelola harga komoditas perikanan sehingga deflasi tercapai dan nilai tukar nelayan tetap stabil. Keberhasilan ini juga dibantu dengan upaya pencatatan harga ikan kabupaten harian dan per tiga harian,” kata Suyuti.

    Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Sulbar, Waris Bestari mengatakan upaya lain dilakukan dalam pengendalian inflasi di daerah adalah melakukan gerakan pangan murah. Melalui kebijakan PJ Gubernur, gerakan pangan murah dilakukan lebih masif rutin setiap Minggu.

    “Pj Bahtiar telah mendorong agar gerakan pangan murah dapat dilakukan empat kali dalam sepekan,” kata Waris.

    Selain itu, sebagaimana arahan PJ Bahtiar, agar dalam melaksanakan gerakan pangan murah senantiasa berkoordinasi dengan forkopimda dan tim pengendalian inflasi, baik di tingkat provinsi dan kabupaten.

    Komentar disini :
    Share to

    Related News

    Kemenkum Sulbar Antisipasi Gangguan Keam...

    by Mar 18 2026

    Mamuju, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) mengam...

    Perkuat Perlindungan Hukum, Kanwil Kemen...

    by Mar 18 2026

    Mamuju, IndigoNews| Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat terus memperku...

    Suhardi Duka Sinyalkan Pemangkasan Ribua...

    by Mar 17 2026

    Mamuju, IndigoNews | Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pem...

    Percepat KI, Kemenkum Sulbar Siapkan Per...

    by Mar 17 2026

    Mamuju, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat terus memacu ...

    Genjot KI, Kemenkum Sulbar Perkuat Monit...

    by Mar 17 2026

    Mamuju, IndigoNews| Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyampaikan apresiasi ata...

    Evaluasi Pokja ZI, Kemenkum Sulbar Genjo...

    by Mar 17 2026

    Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kakanwil Kemenkum Sulba...

    No comments yet.

    Silahkan tulis komentar anda.

    Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) must be filled.

    *

    *

    Other News

    Serikat Mahasiswa Desak Evaluasi Kepala Puskesm...


    MAMUJU, IndigoNews | Ketua Serikat Mahasiswa, Ali Imran, mengecam buruknya pelayanan kesehatan di Puskesmas Tampa Padang, Kabupaten Mamuju. Ia m...

    08 Jan 2025

    KPID Gelar Expo, Aktivis KPI UIN Makassar Perta...


    Mamuju, IndigoNews | Pelaksanaan KPID Expo yang digelar di tengah lambannya proses seleksi komisioner KPID Sulawesi Barat (Sulbar) menuai sorota...

    23 Mei 2025

    Pria Paruh Baya Ditangkap Polisi Atas Dugaan Pe...


    Mamuju, IndigoNews | Personel Polsek Tommo Polresta Mamuju berhasil mengamankan seorang pria paruh baya berinisial DL (40) yang diduga melakukan...

    22 Sep 2025

    Podium Konferensi Pers Tidak Digunakan, Tim Pas...


    MAMUJU, indigonews | Podium konferensi Pers yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah ( Mateng ), hanya menjadi barang pajangan yang tentu...

    21 Nov 2024

    Gubernur Suhardi Duka: Sistem TPP Komunal untuk...


    Mamuju, IndigoNews| Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) melontarkan usulan baru soal sistem pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Nanti...

    01 Agu 2025
    back to top
    error: Content is protected !!