Pelatihan PKP, Kemenkum Sulbar Siapkan Pemimpin Adaptif

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyebut bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan CCVII (208) dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) yang dilaksanakan di Aula Oemar Seno Aji Kanwil Kemenkum Sulbar serta terhubung secara virtual melalui zoom meeting, Kamis (16/4/2026).

Pelaksanaan kegiatan itu juga dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M Tahir, serta sejumlah jajaran.

Menurut Saefur, pelatihan kepemimpinan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan pejabat pengawas yang mampu menjawab tantangan organisasi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif.

“Sehingga melalui pelatihan ini diharapkan para peserta dapat meningkatkan kompetensi manajerial, memperkuat integritas, serta melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi,” tuturnya.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum RI.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa pejabat pengawas memiliki peran penting sebagai penghubung antara pimpinan dan pelaksana teknis, sekaligus memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan CCVII (208) akan berlangsung selama 104 hari, mulai 4 April 2026 hingga 12 Agustus 2026.

“Program ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi manajerial dan kepemimpinan Aparatur Sipil Negara, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan penguatan kualitas SDM aparatur,” jelas Saefur Rochim.

Melalui pelatihan ini, ASN di lingkungan Kemenkum semakin kompeten, profesional, dan siap mendukung pengembangan karier serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.