Kemenkum Sulbar Perkuat Edukasi Hukum Bersama BINDA

Mamuju, IndigoNews | Upaya memperkuat penegakan hukum dan pelayanan hukum bagi masyarakat di Sulawesi Barat terus dipacu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulbar, Saefur Rochim, menyambangi Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sulbar, Romi Setiawan, guna melakukan audiensi strategis pada Jumat (23/1/2026).

​Pertemuan ini menjadi momen perdana bagi Saefur Rochim dalam membangun koordinasi sejak mengemban amanah sebagai Kakanwil Kemenkum Sulbar. Didampingi Kadiv Yankum Hidayat Yasin dan Kabid AHU Wardi, pembahasan difokuskan pada pemetaan problematika hukum serta isu-isu krusial yang tengah berkembang di tanah Mandar.

​Saefur Rochim menegaskan bahwa sinergi dengan BINDA merupakan langkah nyata dalam menjalankan instruksi Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Kerja sama ini bertujuan agar pelayanan hukum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara maksimal.

​“Kehadiran Kemenkum di daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kami ingin memastikan kolaborasi dengan BINDA berjalan solid demi menjamin kepastian hukum yang berkeadilan bagi warga Sulbar,” ungkap Saefur.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan. Program unggulan Kementerian Hukum ini diproyeksikan menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan konsultasi maupun pendampingan hukum secara cuma-cuma.

​Saefur berharap intelijen daerah dapat memberikan memberikan masukan terkait pelaksanaan Tusi Kementerian Hukum di Sulawesi Barat “Dengan SDM penyuluh yang kami miliki, masukan dari BINDA sangat kami butuhkan agar edukasi hukum dan pemanfaatan Posbankum tepat sasaran,” tambahnya.

Di sisi lain, Kadiv Yankum Hidayat Yasin menyoroti pentingnya pengawasan bersama terhadap potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual serta layanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Menurutnya, pertukaran informasi dengan BINDA akan memperkuat penegakan hukum di kedua bidang tersebut.

​Menanggapi hal itu, Kabinda Sulbar Romi Setiawan menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Kanwil Kemenkum Sulbar. Romi secara khusus menekankan pentingnya sosialisasi masif salah satunya implementasi KUHP Nasional yang baru.

​“Pemahaman yang benar tentang KUHP baru sangat vital untuk menjaga kondusivitas wilayah. Kita harus mencegah munculnya opini negatif yang berpotensi memicu gangguan keamanan. Masyarakat harus paham bahwa regulasi baru ini hadir untuk kepentingan nasional,” tegas Romi.

​