Kemenkum Sulbar : Kementerian Hukum Perluas Akses Keadilan Masyarakat 

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyebut bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan merupakan instrumen penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah.

Menurutnya, keberadaan Posbankum menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan penyelesaian persoalan hukum secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

“Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan menjadi sarana strategis untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Selain memberikan layanan konsultasi hukum, Posbankum juga mendorong penyelesaian persoalan melalui mediasi dan pendekatan restorative justice sehingga mampu menjaga harmonisasi sosial di tengah masyarakat,” ujar Saefur Rochim usai menghadiri secara virtual Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), John Batara Manikallo, serta sejumlah jajaran.

Saefur menjelaskan bahwa program Posbankum yang diinisiasi Kementerian Hukum sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat reformasi hukum dan memperluas layanan publik berbasis keadilan. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, serta pemerintah desa dan kelurahan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum Republik Indonesia menegaskan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan merupakan implementasi nyata Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat reformasi hukum dan menghadirkan keadilan hingga ke tingkat akar rumput.

“Penguatan sistem hukum, kepastian hukum, dan keadilan harus hadir sampai ke desa dan kelurahan. Pos Bantuan Hukum menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses keadilan secara mudah, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan hukum melalui pendekatan yang lebih humanis dan restoratif,” tegas Menteri Hukum.

Menteri Hukum juga menjelaskan bahwa Posbankum yang telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia akan diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, serta para paralegal yang telah mendapatkan pelatihan dari Kementerian Hukum.

Keberadaan Posbankum juga akan memperkuat upaya pembinaan hukum masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

Posbankum bukan hanya tempat masyarakat memperoleh informasi dan bantuan hukum, tetapi juga menjadi wadah edukasi hukum serta penguatan budaya hukum di tengah masyarakat.

Melalui peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan tersebut, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan hukum semakin terbuka, kualitas penyelesaian sengketa di tingkat desa dan kelurahan semakin meningkat, serta terwujud keadilan yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, organisasi pemberi bantuan hukum, kepala desa dan lurah, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.