Bantuan Hukum Cuma-cuma Diawasi Ketat oleh Kemenkum Sulbar

Mamuju,  IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum menjadi langkah penting untuk memastikan layanan tersebut tepat sasaran dan dapat diakses oleh masyarakat kurang mampu.

Ia menilai, keberhasilan program bantuan hukum tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaksanaan bantuan hukum tetap sesuai ketentuan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan,” ujar Saefur.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hukum di LBH Mitra Madani, Kabupaten Polewali Mandar, pada Senin (6/4/2026).

“Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Laporan Atensi Pimpinan kepada pimpinan pusat,”terang Saefur Rochim.

Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas Daerah (Panwasda) yang turut melibatkan Sekretaris Panwasda, Mardiana, bersama tim teknis lainnya.

Kegiatan diawali dengan kunjungan langsung ke kantor lembaga bantuan hukum tersebut yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum RI.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan terhadap administrasi perkara yang ditangani, baik yang telah diunggah melalui aplikasi Sidbankum maupun dokumen fisik yang tersedia.

Langkah ini bertujuan memastikan kesesuaian data, kelengkapan berkas, serta validitas pelaporan.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa LBH Mitra Madani telah menangani sejumlah perkara bantuan hukum, meliputi 6 perkara pada tahap penyidikan, 7 perkara pada tahap persidangan, dan 1 perkara pada tingkat banding.

Selain itu, kegiatan non-litigasi berupa penyuluhan hukum juga telah dilaksanakan sebanyak dua kali.

Sebagai tindak lanjut, Tim Panwasda mendorong percepatan proses unggah data dan dokumen ke dalam sistem Sidbankum guna mendukung kelancaran administrasi serta percepatan pencairan anggaran bantuan hukum.

Di sisi lain, Kanwil Kemenkum Sulbar terus mendorong peningkatan kualitas layanan bantuan hukum agar semakin banyak masyarakat kurang mampu yang memperoleh akses terhadap keadilan secara layak.

“Melalui kegiatan pengawasan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan bantuan hukum berjalan secara profesional, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Saefur Rochim.