Kepala Kantor UPP Kelas III MAMUJU Sudah Satu Bulan Lebih Tidak Masuk Kantor

Mamuju, IndigoNews | Pelayanan publik di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Mamuju menuai sorotan tajam. Pasalnya, Kepala UPP Kelas III Mamuju, Isa Amsyari dilaporkan sudah lebih dari satu bulan tidak pernah berkantor.

Kondisi ini mendatangkan keluhan luas dari masyarakat pengguna jasa pelayaran.

Kejanggalan ini terungkap saat wartawan IndigoNews menyambangi Kantor UPP Kelas III Mamuju untuk melakukan konfirmasi terkait sejumlah laporan masyarakat mengenai efektivitas dan kendala operasional pelayanan kapal perintis.

Bukannya mendapatkan konfirmasi resmi, wartawan justru menemukan fakta mengejutkan dari sumber internal yang enggan disebutkan namanya, bahwa orang nomor satu di UPP Kelas III Mamuju tersebut telah absen menjalankan tugas selama lebih sebulan.

Ironisnya, sebelum mendatangi lokasi, wartawan IndigoNews telah membangun komunikasi melalui pesan singkat dengan Dr. Capt. Isa Amsyari. Dalam pesan tersebut, Kepala UPP meminta wartawan untuk datang langsung ke kantor serta mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) bertamu secara ketat, termasuk menyiagakan kelengkapan administrasi seperti Kartu Pers dan surat tugas resmi.

Namun, ketika wartawan tiba di lokasi, keberadaan Kepala UPP justru nihil. Hal ini menimbulkan keprihatinan mendalam terkait komitmen transparansi pimpinan instansi tersebut.

Bagaimana mungkin kita bisa berkoordinasi dan mengonfirmasi keluhan warga jika Kepala UPP Kelas III Mamuju sendiri yang tidak pernah ada di kantor selama satu bulan lebih?

Sebagai pejabat publik yang memimpin instansi di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Kepala UPP Kelas III Mamuju terikat secara ketat pada regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ditinjau dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan berkesinambungan dalam durasi waktu lama masuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat yang berkonsekuensi sanksi tegas.

Di tengah ketidakhadiran pimpinan tersebut, beredar kabar mengenai keretakan di internal kantor.

Salah seorang sumber internal di lingkungan UPP Kelas III Mamuju yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa instansi tersebut tengah dilanda gejolak internal.

“Memang akhir-akhir ini terjadi konflik internal. Kemudian ada pergeseran atau mutasi pegawai yang menurut informasi yang kami peroleh dilakukan secara sepihak/seenaknya oleh Kepala UPP,” ungkap sumber tersebut kepada IndigoNews.

Menanggapi polemik ini, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Irwan Pababari, memberikan pandangannya. Ia menjelaskan bahwa UPP merupakan instansi vertikal di bawah kementerian, bukan dinas otonom daerah, namun tetap memiliki kewajiban menjaga fungsi Pelayanan Publik di daerah.

“Dalam rangka hubungan kerja dengan Pemda setempat untuk pelayanan masyarakat, tentu ini jadi perhatian. Cuma memang kami belum mendapat konfirmasi pasti kenapa beliau tidak masuk,” kata Irwan Pababari.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak bisa berspekulasi lebih jauh sebelum ada kepastian status ketidakhadiran pimpinan tersebut.

“Saya tidak bisa berpendapat secara leluasa karena kita belum tahu pasti penyebabnya—apakah memang ada izin resmi, sedang sakit, cuti, atau hal lain. Namun, jika ketidakhadiran ini tanpa alasan sah dan tidak prosedural, tentu perlu ditindaklanjuti.

Jika perlu, kami bisa bersurat kepada atasannya (Kemenhub) agar pelayanan tidak terbengkalai. Walau kami tidak punya otoritas penindakan langsung, fungsi koordinasi tetap bisa dijalankan,” tegasnya.

Pewarta IndigoNews: SRW