Kemenkum Sulbar Tekankan Penguatan Pengawasan Notaris

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan tugas, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah, Majelis Pengawas Notaris, organisasi notaris, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang berkualitas serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Saefur Rochim saat memberikan arahan dalam rapat persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) se-Sulawesi Barat yang digelar oleh Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Rabu kemarin

Rapat internal tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari pemantapan persiapan pelaksanaan Rakor MPDN Sulawesi Barat yang akan melibatkan unsur Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, dan Mamasa, serta Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Sulawesi Barat.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, didampingi Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, serta diikuti seluruh jajaran Bidang Pelayanan AHU. Kehadiran dan pemantauan langsung dari Kakanwil menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan jabatan notaris di Sulawesi Barat.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas berbagai aspek teknis dan administratif guna memastikan pelaksanaan Rakor MPDN berjalan optimal. Pembahasan meliputi kesiapan administrasi kegiatan, finalisasi undangan peserta, penyempurnaan materi paparan, distribusi bahan rapat, hingga penyusunan susunan acara yang efektif dan produktif.

Salah satu agenda penting yang menjadi fokus pembahasan adalah hasil pemeriksaan protokol notaris Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh masing-masing MPD. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama guna mengidentifikasi capaian, kendala, serta berbagai temuan yang memerlukan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan notaris di daerah.

Selain itu, rapat juga membahas strategi pelaksanaan diskusi dan evaluasi antar-MPD untuk menemukan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemeriksaan protokol notaris. Melalui forum koordinasi tersebut diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan notaris yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Bidang Pelayanan AHU turut melakukan evaluasi terhadap capaian target layanan Perseroan Perorangan. Evaluasi difokuskan pada identifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi, sekaligus merumuskan strategi percepatan pencapaian target kinerja tahun 2026 melalui penguatan sosialisasi, layanan jemput bola, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pelaku UMKM.

Tidak hanya itu, rapat juga membahas sejumlah program dan agenda strategis Bidang Pelayanan AHU yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Program tersebut meliputi kegiatan sosialisasi layanan AHU, peningkatan kualitas layanan administrasi badan hukum, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Sulawesi Barat.

Saefur Rochim menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan secara profesional, akuntabel, dan responsif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi internal, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta optimalisasi pengawasan notaris guna mendukung tata kelola pelayanan hukum yang semakin baik.

Melalui persiapan yang matang dan koordinasi yang intensif, pelaksanaan Rakor MPDN Sulawesi Barat diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konstruktif dalam memperkuat sistem pengawasan notaris, sekaligus meningkatkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum bagi masyarakat di Sulawesi Barat.