Koordinasi dengan Pusat, Kemenkum Sulbar Percepat Target Organisasi

Mamuju,  IndigoNews| Kanwil Kemenkum Sulbar melaksanakan koordinasi intensif bersama Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum RI pada Selasa (7/4/2026) di lingkungan Bagian Pengelolaan Kinerja.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, di antaranya penyelarasan rencana aksi Perjanjian Kinerja (PK), pemenuhan data dukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI), evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta optimalisasi penyerapan anggaran.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menegaskan pentingnya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sebagai fondasi utama dalam mencapai target organisasi.

“Hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja sekaligus memastikan setiap program berjalan secara efektif, terukur, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemenuhan data dukung dan penguatan koordinasi dengan unit pusat menjadi faktor penting dalam mendukung capaian kinerja.

“Kami terus mendorong optimalisasi kelengkapan data serta memperkuat sinergi dengan unit pusat agar seluruh indikator kinerja dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Koordinasi ini juga menghasilkan kesepakatan terkait penyesuaian waktu pengumpulan data dukung laporan kinerja triwulanan, guna memberikan kesempatan bagi satuan kerja untuk memastikan kualitas dan validitas data yang dilaporkan.

Dalam konteks pembangunan Zona Integritas, penguatan koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh data dukung pada setiap area perubahan dapat terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan, sehingga siap menghadapi tahapan evaluasi.

Sementara itu, dalam penguatan akuntabilitas, Kanwil Kemenkum Sulbar telah melaksanakan Penilaian Mandiri SAKIP yang akan menjadi dasar dalam peningkatan kualitas laporan kinerja ke depan.

Terkait SPIP, terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan data yang berada di kewenangan unit pusat. Oleh karena itu, dilakukan sinkronisasi guna memastikan ketersediaan data dukung secara menyeluruh.

Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana aksi pengelolaan anggaran berbasis Perjanjian Kinerja, guna menjaga keselarasan antara perencanaan program dan realisasi anggaran agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Seluruh hasil koordinasi ini akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing bidang sebagai langkah percepatan pencapaian target kinerja pada Triwulan II Tahun 2026.