Kemenkum Sulbar Petakan Kebutuhan Penyuluhan Hukum Masyarakat 

MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyatakan bahwa jajarannya konsisten melakukan transformasi pemberian informasi hukum agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Menurut Saefur, penyuluhan hukum bukan sekadar rutinitas fungsi institusi, melainkan sarana krusial untuk mengedukasi masyarakat mengenai pembaruan regulasi. “Kami ingin memastikan setiap informasi hukum yang tersampaikan mampu menjadi solusi atas dinamika peraturan perundang-undangan saat ini,” tegasnya.

Selaras dengan visi tersebut, Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo, bersama tim fungsional Penyuluh Hukum mengikuti rapat koordinasi strategis penyusunan Peta Permasalahan Hukum secara virtual pada Jumat (13/02).

John Batara menekankan pentingnya akurasi data dalam menyusun peta jalan penyuluhan di Sulawesi Barat. Dengan pemetaan yang matang, program edukasi hukum diharapkan dapat menyentuh akar persoalan yang benar-benar dihadapi oleh warga lokal.

“Target kami adalah menghasilkan penyuluhan yang bersifat tailor-made—tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ungkap John.

Dalam arahan pusat, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, mengingatkan bahwa dokumen peta permasalahan hukum adalah aset strategis, bukan sekadar pelengkap administrasi.

“Melalui pemetaan yang berkelanjutan, kita bisa mendeteksi tren masalah hukum di suatu daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ini adalah fondasi agar perencanaan tahun depan jauh lebih presisi,” jelas Kristomo. Ia juga menginstruksikan para penyuluh untuk memperkuat sinergi dengan mitra daerah serta mempercepat pelaporan layanan Posbankum di level desa.

Narasumber dari BPHN, Penyuluh Hukum Ahli Utama Mercy, merincikan bahwa sumber data primer dalam pemetaan ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, meliputi, Aparat Penegak Hukum (Polda & Pengadilan Negeri), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Serta berbagai instansi terkait lainnya.

Sebagai bentuk akuntabilitas, Kanwil Kemenkum Sulbar diwajibkan menyetorkan laporan perkembangan pemetaan ini secara berkala kepada BPHN setiap awal triwulan II dan III. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem hukum yang lebih teratur di wilayah Sulawesi Barat.

Komentar disini :