Kanwil Kemenkum Sulbar Tingkatkan Kompetensi ASN

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pengembangan karier jabatan fungsional merupakan bagian penting dalam mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap tuntutan reformasi birokrasi.

Menurutnya, penguatan kapasitas pejabat fungsional harus dilakukan secara berkelanjutan melalui budaya belajar bersama dan peningkatan kompetensi.

Pernyataan tersebut disampaikan menaggapi pelaksanaan Community of Practice Pengembangan Karier Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum yang dilaksanakan pada Selasa, 26 Mei 2026, bertempat di Ruang Rapat Oemar Seno Adji Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dan diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting.

“Melalui kegiatan Community of Practice ini diharapkan terbangun budaya berbagi pengetahuan, kolaborasi, dan peningkatan kompetensi pejabat fungsional sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh panitia penyelenggara yang menyampaikan pentingnya pelaksanaan Community of Practice sebagai media berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pengelolaan karier jabatan fungsional. Jabatan fungsional dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

Pada sesi pemaparan materi, Kepala Biro SDM selaku narasumber menyampaikan berbagai kebijakan dan strategi pengembangan karier jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan terbaru terkait manajemen jabatan fungsional, mekanisme pengangkatan, perpindahan dan promosi jabatan fungsional, pemenuhan serta penilaian angka kredit, hingga strategi percepatan kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Narasumber juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi pejabat fungsional agar mampu beradaptasi dengan perkembangan organisasi dan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya dokumentasi eviden kinerja dan optimalisasi aplikasi pendukung pengelolaan kinerja serta angka kredit.

Dalam sesi khusus terkait manajemen talenta, narasumber menjelaskan penerapan 9 Box Talent Management sebagai instrumen pemetaan pegawai berdasarkan aspek kinerja dan potensi. Dijelaskan bahwa pemetaan talenta menjadi langkah strategis dalam menentukan pengembangan karier, promosi, mutasi, dan suksesi jabatan ASN secara objektif dan terukur.

Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan disampaikan terkait mekanisme pengusulan angka kredit, penyusunan DUPAK, penyesuaian hasil kerja dengan SKP, indikator penilaian kinerja dan potensi pegawai, hingga hubungan manajemen talenta dengan promosi dan pengembangan karier ASN.

Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta budaya sharing knowledge dan kolaborasi antarpejabat fungsional sehingga mampu meningkatkan profesionalisme, produktivitas kerja, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.