Bahas APBD 2025, Pimpinan DPRD Sulbar Tekankan Sinergi Legislatif-Eksekutif 

Mamuju, INDIGONEWS |DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Gubernur Sulbar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 5 Agustus 2025

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Senin, 4 Agustus 2025, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi. Hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Rachmad mewakili Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), para anggota DPRD Sulbar dan jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Dalam kesempatan ini, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum mereka terhadap substansi Ranperda Perubahan APBD 2025 yang telah disampaikan oleh Gubernur Sulbar. Beberapa fraksi menyoroti pentingnya penyesuaian alokasi anggaran pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, fraksi-fraksi juga menekankan perlunya peningkatan efisiensi belanja daerah dan penguatan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas respons aktif dari seluruh fraksi serta menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan Ranperda ini dapat dibahas dan disahkan secara tepat waktu serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

“Melalui pemandangan umum fraksi ini, kami berharap setiap aspirasi dan catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Rapat paripurna ini merupakan tahapan awal dalam rangkaian proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum fraksi-fraksi sebelum masuk pada tahap pembahasan teknis bersama komisi dan badan anggaran DPRD.