Sinergi Kanwil dan DJKI Percepat Penguatan KI di Daerah

Mamuju, IndigoNews |  Upaya penguatan layanan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah terus dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melalui peningkatan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa perkembangan pembentukan regulasi daerah terkait KI di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang cukup baik. Hal tersebut diungkapkannya saat melakukan koordinasi bersama Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi (KSPE) DJKI, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kebijakan layanan KI dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.

Sebagai ujung tombak pelayanan, Kanwil Kemenkum Sulbar turut menyampaikan kondisi lapangan, mulai dari capaian program hingga berbagai kendala yang dihadapi, termasuk pengembangan Sentra KI, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) KI, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.

“Sebagian besar kabupaten telah memberikan respons positif terhadap pembentukan Perda KI. Saat ini, hanya Kabupaten Pasangkayu yang masih dalam tahap proses audiensi,” jelas Saefur.

Meski demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait urgensi KI.

Kanwil Kemenkum terus mendorong penyusunan naskah akademik serta melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan DPRD guna mempercepat pembentukan regulasi.

Ia juga menambahkan bahwa perbedaan prioritas pembangunan daerah serta keterbatasan anggaran menjadi faktor yang perlu disikapi dengan strategi komunikasi yang tepat.

“Perda KI diharapkan mampu memperkuat ekosistem KI, termasuk perlindungan terhadap potensi indikasi geografis dan inovasi daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur KSPE DJKI, Yasmon, menekankan bahwa peningkatan kesadaran terhadap KI membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa regulasi daerah harus disusun dengan mempertimbangkan manfaat konkret bagi pembangunan daerah.

Terkait kerja sama dengan perguruan tinggi, Yasmon mendorong agar langkah awal dimulai dari penguatan pemahaman tentang KI, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pembentukan Sentra KI.

“Saya menganjurkan pelaksanaan PKS dilakukan secara bersamaan guna meningkatkan efektivitas,” ujar Yasmon