Pembinaan Notaris di Majene, Kemenkum Sulbar Dorong Layanan Hukum Profesional

Majene, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat terus memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Notaris di wilayahnya. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Saefur Rochim, saat memimpin pertemuan pembinaan Notaris di Kabupaten Majene pada Selasa (10/3/2026).

Dalam arahannya, Saefur Rochim mengingatkan para Notaris untuk selalu bekerja secara profesionalisme dan menjaga integritas tinggi. Sebagai pejabat publik yang memproduksi akta otentik, Notaris memegang kunci penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Notaris wajib jujur, mandiri, dan tidak memihak. Integritas adalah harga mati agar setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar melindungi kepentingan masyarakat dan memiliki kekuatan hukum yang kuat,” tegas Saefur yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Sulawesi Barat.

Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan mandat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Saefur menilai, semakin profesional seorang Notaris dalam bertugas, maka kualitas pelayanan hukum di Sulawesi Barat pun akan semakin meningkat.

Didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum sekaligus Wakil Ketua MPWN Sulbar, Hidayat Yasin, tim Kanwil Kemenkum Sulbar memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif guna meminimalisir pelanggaran kode etik.

Di sisi lain, Hidayat Yasin mengajak para Notaris untuk memperkuat jalur koordinasi dengan Kantor Wilayah. Menurutnya, komunikasi yang intens akan memudahkan Notaris mendapatkan pembaruan kebijakan serta solusi atas kendala di lapangan.

Selain aspek pengawasan, Hidayat juga menitipkan pesan penting terkait program prioritas pemerintah. Ia mendorong para Notaris untuk aktif membantu sosialisasi dan pendaftaran Perseroan Perorangan.

“Tahun 2026 ini, Ditjen AHU menargetkan 80.000 pendaftaran Perseroan Perorangan secara nasional. Kami berharap rekan-rekan Notaris ikut berperan aktif mendukung legalitas usaha mikro dan kecil (UMK) di Majene agar ekosistem usaha kita semakin tertib hukum,” ujar Hidayat.

Melalui pembinaan ini, diharapkan para Notaris di Majene tidak hanya unggul secara administratif, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan ekonomi daerah melalui layanan hukum yang prima.