Kemenkum Raih Penghargaan WBBM Terbanyak, Kemenkum Sulbar Siap Akselerasi RB Digital 

MAMUJU – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menyebut penghargaan sebagai Instansi Pemerintah dengan Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Terbanyak Tahun 2025 adalah hasil kinerja terbaik oleh jajaran Kementerian Hukum.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan prestasi yang perlu diapresiasi atas komitmen menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kakanwil Kemenkum Sulbar menegaskan bahwa jajarannya siap mendukung penuh visi Menteri Hukum. Fokus utama ke depan adalah memastikan disiplin ASN meningkat dan pelayanan publik di wilayah Sulawesi Barat semakin transparan serta bebas dari pungutan liar melalui penguatan sistem digital.

Terkait dengan itu, Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti secara virtual SAKIP dan ZI Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Rabu (11/2/2026).

Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas saat menerima penghargaan itu menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran.

Ia menyampaikan sejumlah rencana transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum.

“Kami akan segera meresmikan 450 layanan publik berbasis digital dan 11 layanan internal yang sepenuhnya terdigitalisasi. Harapannya, Kementerian Hukum dapat menjadi ‘Laboratorium’ bagi KemenPANRB dalam hal implementasi reformasi birokrasi yang nyata,” ujar Supratman Andi Agtas.

Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan sejumlah poin arahan Presiden terkait Reformasi Birokrasi yang harus menjadi pedoman bagi seluruh instansi, antara lain:

Responsivitas & Efektivitas: Birokrasi harus lebih responsif, tidak mempersulit masyarakat, dan memastikan alokasi anggaran berdampak langsung pada rakyat.

Sinergitas: Penguatan koordinasi antarlembaga demi mendukung swasembada pangan, energi, dan pengentasan kemiskinan.

Inovasi Digital: Transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk memperluas akses layanan.

Integritas: Pengetatan pengawasan guna memberantas korupsi dan kebocoran anggaran.

Komentar disini :