Optimalkan Pelayanan Publik, Kemenkum Sulbar Tingkatkan Akses AHU dan KI

Mamuju, IndigoNews |Upaya menghadirkan negara di tengah masyarakat terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat. Melalui penguatan program kerja tahun 2026, instansi ini memastikan seluruh layanan hukum dapat diakses dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

​Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Seno Aji pada Selasa (27/1/2026). Didampingi Kabid Pelayanan AHU, Wardi, dan Kabid Pelayanan KI, Juani, Hidayat menegaskan bahwa kehadiran Kemenkum harus menjadi motor penggerak pembangunan di Sulawesi Barat.

​”Kami ingin keberadaan Kementerian Hukum memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah. Ini adalah bentuk pengabdian kami untuk masyarakat Sulbar,” ungkap Hidayat di sela-sela rapat bersama jajaran Yankum.

​Meneruskan instruksi Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, Hidayat mengingatkan jajaran agar tetap memberikan performa maksimal meski dihadapkan pada penyesuaian kebijakan anggaran. Menurutnya, keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk menghadirkan pelayanan prima.

Selaras dengan visi Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, salah satu agenda besar tahun ini adalah penguatan regulasi di tingkat lokal. Kanwil Kemenkum Sulbar secara aktif akan memfasilitasi Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi untuk memperkuat Sentra Kekayaan Intelektual (KI) melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

​”Fokus kami mencakup perlindungan hukum yang komprehensif, termasuk melalui Perda KI dan audiensi indikasi geografis. Tujuannya jelas, agar aset intelektual dan potensi asli Sulbar memiliki legalitas yang kuat,” tambah Hidayat.

Pada sektor Administrasi Hukum Umum (AHU), strategi utama terletak pada peningkatan efisiensi lewat digitalisasi. Selain itu, penataan administrasi notaris dan pengawasan terhadap capaian PNBP akan diperketat demi transparansi publik.

​Hidayat juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Publikasi layanan hukum akan dikemas secara lebih komunikatif dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan hukum dengan lebih cepat.

​Menutup arahannya, ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi. Pemanfaatan anggaran yang terukur serta kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan di daerah menjadi kunci utama agar manfaat layanan benar-benar tersampaikan ke masyarakat luas.