Kemenkum Sulbar Dukung Penguatan Peran Analis Kebijakan

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa keberadaan Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang berkualitas, adaptif, dan berbasis bukti.

Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pelaksanaan kegiatan Policy Talks bertajuk “Mendorong Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik melalui Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah Kanwil Kemenkum Kepri” yang diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (8/6/2026).

Kegiatan yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau tersebut menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memperkuat kapasitas Analis Kebijakan, khususnya di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik melalui penguatan kompetensi para analis kebijakan di daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai forum diskusi ini merupakan salah satu upaya konkret untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Analis Kebijakan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam proses penyusunan dan pengambilan kebijakan publik.

Sementara itu, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Widhi Novianto, menjelaskan bahwa tugas seorang Analis Kebijakan mencakup pelaksanaan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan. Menurutnya, proses analisis kebijakan harus dilakukan melalui pendekatan ilmu kebijakan yang komprehensif, mulai dari identifikasi dan perumusan masalah, analisis implementasi, hingga evaluasi kebijakan yang telah dijalankan.

Pada sesi berikutnya, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dian Prima Safitri, memaparkan pentingnya penyusunan policy paper maupun policy brief sebagai produk analisis kebijakan. Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan hasil proses metodologis yang memuat logika kebijakan secara ringkas dan sistematis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, Dian menegaskan bahwa policy brief berfungsi mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based informed policy making) dengan menghadirkan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berharap dapat terus meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya dalam bidang analisis kebijakan, sehingga mampu berkontribusi dalam penyusunan kebijakan publik yang lebih berkualitas, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.