Kemenkum Sulbar Gencarkan Sosialisasi Kewarganegaraan bagi Anak Perkawinan Campuran

Mamuju, IndigoNews | Kanwil Kemenkum Sulbar melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) hadir sebagai narasumber dalam agenda Sosialisasi Kewarganegaraan yang diinisiasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar.

Upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga hasil perkawinan lintas negara, terus digencarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.

Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan bahwa kolaborasi internal merupakan kunci utama dalam menghadirkan layanan yang responsif dan akuntabel.

“Komitmen kami adalah memastikan setiap individu mendapatkan akses informasi dan pelayanan hukum yang cepat serta akurat. Sinergi ini bertujuan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh dalam koridor hukum kewarganegaraan,” ujar Saefur Rochim, Senin (27/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini difokuskan bagi para pelaku perkawinan campuran. Fokus utama diskusi meliputi:

• Kejelasan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.
• Prosedur dan mekanisme permohonan pewarganegaraan.
• Mitigasi kendala administratif di masa depan melalui pemahaman regulasi yang benar.

Dalam pemaparannya, tim Bidang AHU mengupas tuntas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Penjelasan mendalam diberikan mengenai teknis pendaftaran serta prosedur pemilihan kewarganegaraan bagi anak, agar para orang tua memiliki panduan yang jelas sesuai aturan turunan yang berlaku.

Perwakilan tim AHU menekankan bahwa penguasaan aturan ini sangat vital guna menghindari kesalahan pencatatan sipil yang bisa berdampak panjang bagi status hukum anggota keluarga.

Kerja sama antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Kantor Imigrasi Polewali Mandar ini dinilai sebagai bentuk pelayanan terintegrasi yang sangat bermanfaat bagi warga di Sulawesi Barat.

Selain memperluas jangkauan edukasi, kolaborasi ini diharapkan mampu menekan angka kesalahan administrasi kewarganegaraan.