Kanwil Kemenkum Sulbar Dukung Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan oleh Presiden RI

Mamuju, IndigoNews| Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim mendukung peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri secara virtual Rapat Persiapan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, Senin, (22/2/2026), yang direncanakan akan diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada 8 April 2026, bersama Kadiv P3H, John Batara Manikallo, Penyuluh Hukum, Analis Hukum, CPNS, serta peserta magang.

Menurut Saefur Rochim agenda peresmian Posbankum tersebut merupakan momentum penegasan bahwa negara hadir untuk memberikan keadilan yang merata di tengah masyarakat.

Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan itu Kepala BPHN, Min Usihen, menekankan pentingnya kesiapan administratif, teknis, serta kelengkapan dokumentasi menjelang peresmian.

“Mekanisme pelaksanaan peresmian ini sangat penting diketahui oleh seluruh jajaran, mengingat pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto” sambungnya

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Hukum, Yady Hendriana, menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan peresmian, ditargetkan sebanyak 80.000 laporan layanan Posbankum dari seluruh Indonesia telah masuk ke pusat.

“Saya mengapresiasi kinerja sejumlah kantor wilayah, termasuk Kanwil Sulawesi Barat yang saat ini menempati peringkat keempat secara nasional dalam jumlah laporan layanan yang telah dikirimkan,” ujar Yady Hendriana.

Tak jauh berbeda disampaikan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Constantinus Kristomo, menyampaikan bahwa rapat tersebut bertujuan mematangkan persiapan peresmian Posbankum secara nasional agar berjalan tertib, lancar, serta berdampak nyata dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang cepat dan berkualitas.

Selain itu, dalam rapat persiapan tersebut dilakukan pembahasan teknis pelaporan yang dikoordinasikan berdasarkan pembagian regional. Kanwil Kemenkum Sulbar tergabung dalam Regional V bersama beberapa wilayah di kawasan Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Pembahasan meliputi mekanisme pelaporan, dokumentasi kegiatan, serta sinkronisasi data dukung menjelang peresmian.

Berdasarkan laporan per 23 Februari 2026, jumlah layanan Posbankum Desa/Kelurahan di Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebanyak 868 layanan secara kumulatif, dengan 61 layanan dilaksanakan pada hari tersebut.

Materi rapat mencakup kebijakan nasional pembentukan dan penguatan Posbankum Desa/Kelurahan, mekanisme teknis peresmian serentak, standar pelayanan, sistem pelaporan berbasis aplikasi yang ditetapkan BPHN, serta strategi koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

“KamiKanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat menyatakan kesiapan dalam mendukung peresmian Posbankum serta akan terus melakukan koordinasi dan penguatan data guna menyusun peta permasalahan hukum di wilayah Sulawesi Barat.